Logo
Print this page

52 KK di Tanjung Mulia Terima Pembayaran Ganti Rugi


Pembebasan Lahan Tol Medan-Binjai

Medan-andalas Sebanyak 52 kepala keluarga (KK)  di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli tampak gembira setelah menerima pembayaran ganti rugi atas lahan mereka yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai direalisasikan di Aula Kantor Lurah Tanjung Mulia Hilir, Kamis (20/3) pagi.

Pembayaran ganti rugi ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada lima orang warga oleh Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH. Sebelumnya proses pembayaran ganti rugi itu memakan waktu cukup lama sehingga sempat membuat warga resah. Sebab warga diminta melengkapi dokumen-dokumen atas lahan yang telah mereka tempati cukup lama itu.

Itu sebabnya dari 400-an KK yang lahannya terkena proyek pembangunan Tol Medan-Binjai, baru 52 KK yang proses ganti ruginya tuntas sehingga pembayaran ganti ruginya dapat direalisasikan. Sisanya akan dibayarkan setelah warga melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan.

Pembayaran ganti rugi tidak dengan uang tunai, melainkan dalam bentuk buku tabungan. Masing-masing KK mendapatkan buku tabungan. Nominal uang ganti rugi yang dibayarkan sudah tertera dalam buku tabungan tersebut. Sebelum menerima buku tabungan, masyarakat diminta mengecek lebih dulu apakah nilai ganti rugi yang dibayarkan telah sesuai dengan kesepakatan.

Prosesi penyerahan ganti rugi secara simbolis berlangsung singkat. Lima orang warga terdiri dari tiga pria dan dua wanita yang rata-rata telah berusia lanjut tampak penuh suka cita menerima ganti rugi yang diserahkan Wali Kota didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Bambang Priono serta P Sitompul mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah penyerahan secara simbolis dilakukan, barulah penyerahan ganti rugi terhadap warga lainnya dilakukan. Selanjutnya, pihak BPN Sumut memberi deadline tiga minggu kepada 52 KK tersebut untuk segera meninggalkan lahan yang telah dibayarkan ganti ruginya.

Sebab, proses pembangunan Tol Medan-Binjai yang menyisakan sekitar 800 meter di kawasan Tanjung Mulia sampai saat ini masih belum tersambung akibat belum selesainya proses ganti rugi lahan.

Dalam sambutan singkatnya, Wali Kota sangat mengapresiasi terealisasinya pembayaran ganti rugi lahan warganya yang terkena proyek Tol Medan-Binjai ini. Orang nomor satu di Pemko Medan itu juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang lahannya terkena pembangunan tol, sebab telah mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

"Yakinlah, pemerintah tidak akan pernah merugikan rakyatnya. Ini (pembayaran ganti rugi) menjadi salah satu bukti kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Untuk itu marilah kita terus mendukung pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini,” ajak Wali Kota.

Wali Kota juga berpesan kepada warga yang telah menerima uang ganti rugi agar dapat mempergunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. "Apabila ingin membeli rumah dan tanah,  jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Teliti dulu dengan seksama surat-surat tanah maupu rumah sebelum dilakukan pembayaran," ujarnya.

Wali Kota juga berharap agar tanah maupun rumah yang sudah dibeli segera dibuatkan sertifikatnya ke Kantor BPN. “Saya minta camat dan lurah untuk mempermudah warga dalam pengurus sertifikat. Saya pun yakin pihak BPN akan mempermudah warga untuk mendapatkan sertifikat tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya Bambang Priono mengatakan pembangunan jalan tol ini merupakan program strategis nasional yang sangat diharapkan pemerintah pusat secepat mungkin dapat diselesaikan.

Sebab, jalan tol itu untuk kepentingan negara maupun masyarakat. Guna mendukung penyelesaian ganti rugi dan pembangunan jalan tol, Bambang mengungkapkan banyak pihak yang ikut terlibat.

Selain Jaksa Agung, jelasnya, juga Kapolri, Menkopolhukam, Menko Ekonomi, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri ATR/BPN, Gubsu, Pangdam I/BB serta Wali Kota Medan.

Semuanya bersama-sama berupaya untuk mempercepat penyelesaian jalan tol tersebut. Sebab, kasus penyelesaian ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol seperti di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir ini baru pertama kali ditemui di Indonesia.

“Kasus jalan tol ini, masyarakat menduduki tanah milik orang lain sekitar 100 persen. Untuk itu pemerintah mengambil keputusan (ganti rugi), 70 persen untuk masyarakat yang menghuni karena dianggap merawat dan memelihara lahan tersebut. Sedangkan 30 persen lagi untuk pemilik lahan. Apabila pemilik tidak mau, maka kita konsinyasi karena negara tidak boleh kalah. Sebab, tujuan pembangunan jalan tol untuk menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Untuk tahap pertama, jelas Bambang, pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada 52 KK dari total 400-an KK yang tanah dan bangunannya terkena pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai.           

"52 Kepala Keluarga ini kita bayarkan ganti kerugiannya karena sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, sedangkan sisanya akan kita bayarkan apabila administrasi telah mereka penuhi," jelas Bambang.

Bambang menyebutkan terhadap 52 KK ini, ganti rugi tertinggi yang dibayarkan senilai Rp1,9 miliar, sedangkan yang terendah Rp233 juta. “Kita minta setelah ganti rugi, tiga minggu harus segera dibangun. Sebab, sebelum September ini, Jalan Tol Medan-Binjai harus sudah tembus dari Binjai hingga Tanjung Mulia,” pungkasnya. (BEN)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com