Log in

25 Juta Data Pemilih Ganda


Jakarta-andalas Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengklaim koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.

"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9).

Sejauh ini, KPU tengah memperbaharui DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam DPS yang tengah difinalisasi menjadi DPT, kata Mustafa, ada 185.994.374 pemilih Pemilu 2019. KPU akan menetapkan DPT tersebut pada Rabu mendatang (5/9).

Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi meminta KPU agar memberikan data DPS terbaru sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa mengklaim pihaknya selama ini baru diberikan data DPS yang berjumlah 137 juta. Itu pun sarat dengan pemilih ganda.

Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi terlebih dahulu ingin mengecek data DPS terbaru yang dibuat KPU sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa cemas data DPS 185 juta milik KPU yang terbaru juga sarat dengan pemilih ganda seperti dalam data DPS sebelumnya yang berjumlah 137 juta.

"Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan. Ini makanya yang ingin kita lihat. Apakah ada yang tergandakan lagi atau tidak," ucap Mustafa.

Mustafa mengatakan bahwa 25 juta data pemilih ganda yang ada dalam DPS milik KPU sama dengan 25 juta suara atau 18 persen suara pemilih dalam pilpres. Jika dialokasi ke ranah pemilihan legislatif, Mustafa menyebut 25 juta suara sepadan dengan 104 kursi di DPR.

Mustafa menegaskan koalisi Prabowo-Sandi tidak ingin ada suara palsu yang merusak kualitas pemilu. Karenanya, Mustafa mengatakan koalisi Prabowo-Sandi menolak jika KPU menetapkan DPT pada Rabu mendatang (3/9) jika belum memberikan DPS terbaru untuk dicek keabsahannya.

"Menolak rencana KPU, yang akan menetapkan DPT Pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5, bulan September 2018," ujar Mustafa.

Di tempat yang sama, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku kaget sekaligus tercengang ketika menemukan 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU. Seperti halnya Mustafa, Muzani meminta KPU agar memberikan data DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Rabu (5/9).

"Kami akan melakukan penyisiran," ucap Muzani.

Muzani lantas mengingatkan bahwa KPU mesti jujur, terbuka, dan independen dalam menjalankan fungsinya. Muzani mengatakan bahwa semua pihak pun ingin pemilu dan pilpres berjalan dengan adil. Baik itu peserta pemilu yakni capres-cawapres dan partai politik, dan juga masyarakat selaku pemilih.

"Jangan sampai kepercyaan publik jadi sia-sia, jangan sampai demokrasi yang kita angkat tinggi-tinggi menjadi sesuatu yang sia-sia belaka," kata Muzani.  
    
Warisan Pemilu 2009

Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut temuan PKS soal 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres 2019 yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan warisan Pemilu 2009 silam.

"Ini kan sisa-sisa [Pemilu] 2009, Pemilu 2009 adalah titik balik demokrasi kita," kata Hasto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu menuduh perhelatan Pemilu 2009 lalu terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masif untuk meraih kekuasaan.

Diketahui pada Pemilu 2009 lalu, Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono keluar sebagai pemenang kontestasi Pilpres.

Saat itu, kata Hasto, pihaknya telah menginisiasi pembentukan panitia angket agar DPT tak dijadikan sebagai alat pemenangan bagi kandidat tertentu di Pilpres 2009.

"Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan," ujarnya.

Hasto lantas membandingkan perhelatan Pemilu 2009 dengan 2004 yang berlangsung lebih demokratis.  Ia menilai program pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada Pemilu 2004 lebih inklusif dan transparan saat mendata masyarakat secara utuh.

"Saat itu penduduk diberikan stiker, Pendataan yang berkelanjutan, kemudian sistem IT kita, anak-anak bangsa menampilkan sangat baik sampai ke TPS," klaimnya.

Sama dengan Pemilu 2004 lalu, Hasto menegaskan Presiden Jokowi saat ini turut memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Karenanya, perbaikan DPS yang bermasalah turut menjadi perhatian pemerintah agar hak pilih masyarakat terjamin di Pilpres 2019 mendatang.

 "Terkait DPT itu kita bekerja sama. Kubu Pak Prabowo dan Sandi, kemudian kubu Pak Jokowi-Ma'ruf, mari kita berkerja sama mendorong KPU, agar DPT melindungi hak konstitusional warga negaranya," kata dia.

Hasto pun mengimbau agar pihak yang menemukan kejanggalan soal DPS untuk langsung melaporknnya ke pihak KPU. 8a mengatakan bahwa perbaikan DPS bermasalah harus dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat.

"Jadi konteksnya bukan menolak tapi konteksnya perbaiki bersama-sama. Karena secara konstitusi DPT adalah cermin hak rakyat yang berdaulat untuk pemilih dijamin undang-undang," ujarnya.

KPU Akui

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengakui ada kemungkinan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun menurutnya, jumlahnya tidak sampai 25 juta data pemilih ganda.

Hal tersebut menanggapi koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang mengklaim telah menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda.

"Kalau kemudian sampai ganda 25 juta, Insya Allah tidak," ujar Viryan di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Viryan mengatakan angka yang diperoleh kubu Prabowo itu berdasarkan DPS yang diberikan KPU kepada partai politik dalam bentuk soft file sekitar pertengahan Juli 2018. Dalam dokumen itu tercantum data setiap warga, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun dari 16 digit pada NIK, empat digit terakhir tidak disebutkan atau diganti tanda bintang. Penghapusan empat angka terkahir pada NIK ini permintaan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) karena terkait dengan privasi warga negara.

Kemudian, menurut Viryan, kubu Prabowo menganalisis data tersebut. "Dengan 4 angka di belakang hilang, maka sejumlah NIK itu memang sama," kata Viryan.

Viryan mengatakan setiap angka di belakang NIK itu sangat penting karena menjadi identitas spesifik seorang warga, dan sedianya angka tersebut memang tidak sama. Berbeda dengan angka yang ada di barisan depan di mana bisa beberapa orang memiliki angka yang sama.

"Perwakilan dari PKS sudah menyampaikan namun informasinya demikian. Analisisnya berdasarkan NIK tapi NIK-nya tidak 16 digit melainkan 12 digit. Tentu akan berbeda. Data kan itu penting. Satu angka saja berbeda, maka hasilnya akan berbeda." kata Viryan.

Viryan menyampaikan pihaknya sudah memberikan DPS kepada para pihak peserta pemilu pada Juli lalu. Dengan demikian, tidak ada lagi data terkait DPS yang akan diberikan kepada partai politik.

Sementara itu, kata Viryan, KPU akan menggelar rapat pleno terkait DPT tingkat nasional pada Rabu (5/9).

Hingga saat ini, Viryan mengatakan pemutakhiran data terus dilakukan. Berdasarkan datanya jumlah DPS 12 Juli 2018 terdapat 185.098.281 pemilih. Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan Selasa siang sebanyak 185.732.093 pemilih. Sementara, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 805 ribu. (CNNI)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 100%

Wind: 6.44 km/h

  • 15 Nov 2018 26°C 22°C
  • 16 Nov 2018 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px