Log in

MaTA Desak Kajari Pidie Tetapkan Tersangka


Soal Korupsi Lapangan Sepakbola

Sigli,Aceh - andalas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie untuk terbuka pada publik dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan lapangan sepakbola dan track atletik di Desa Pante Garot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie.

"Kejari Pidie seharusnya segera menetapkan para tersangka, karena audit dari BPKP Provinsi Aceh sudah lama turun. Dan, kejaksaan sudah pernah memeriksa 45 saksi dalam kasus dugaan korupsi ini, " papar aktivisi LSM MaTA Baihaqi kepada andalas, Jumat (12/10) siang.

Karena itu, lanjut Baihaqi, tidak ada alasan lagi bagi pihak Kejari Pidie untuk tidak segera menetapkan tersangka, sekaligus mengajukan mereka ke Pengadilan Tipikor. Apalagi, pihak BPKP sudah mengaudit kerugian negara dari rentetan kasus tersebut sebagaimana diajukan oleh pihak kejaksaan kepada BPKP.

Menurut Baihaqi, apabila Kejaksaan tidak segera menetapkan para trrsangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan lapangan sepakbola dan pembangunan track atletik tersebut bukan tidak mungkin pelaku-pelakunya akan melarikan diri.

Dalam hal ini, kata Koordinator Bidang Hukum dan Politik LSM MaTA ini, pihaknya akan terus mengawal proses pengungkapan kasus ini hingga tuntas, sekaligus jika ditemukan nantinya tidak ada kecocokan data awal,  maka MaTA akan menempuh jalur hukum.

Ditegaskannya, jika di balik kasus ini ada keanehan  misalnya tokoh penting yang terlibat dan merestui pembebasan tanah kepada pihak lain berbau kolusi dan nepotisme dari hubungan politis atau lainnya tidak dicantumkan, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Bisa jadi pihak MaTA akan melaporkan Kajari Pidie ke Jaksa Agung Muda Pengasan Republik Indonesia di Jakarta jika  unsur bermain dalam dugaan korupsi ini, apalagi sekarang ini zaman yang menuntut keterbukaan informasi publik,," tukas Baihaqi.

Beberapa bulan sebelumnya, Kajari Pidie Effendi SH MH menjawab sejumlah wartawan di ruang kerjanya menyangkut kasus dugaan korupsi pengadaan lapangan sepakbola dan pembangunan track atletik menyebutkan sudah memeriksa 45 orang saksi.

Pada posisi lainnya, Kajari Effendi menyebutkan, pihaknya sedang menunggu hasil audit BPKP menyangkut kerugian negara dari pengadaan lapangan sepakbola di Kecamatan Indrajaya.

Jauh sebelumnya, Kajari Pidie Effendi cukup bersemangat dan mengatakan kepada media, termasuk andalas, pihaknya akan menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Pidie menyangkut pembebasan tanah bersumber dana Otsus.

Apa yang disebutkan oleh Kajari Pidie itu, memang benar adanya. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk lapangan sepakbola di Kecamatan Indrajaya melibatkan pejabat dan orang dekat Bupati Pidie.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Kehumasan BPKP Perwakilan Aceh,  Indra Andayana, 13 September 2018 lalu saat menjawab wartawan di ruang kerjanya di Banda Aceh menyebutkan, sudah melakukan audit sebagaimana diminta Kejaksaan Pidie untuk kebutuhan dakwaan terhadap tersangka dugaan korupsi lapangan sepakbola.

Ironisnya, kasus tersebut hingga sekarang belum digelar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, sehingga banyak pratisi hukum di Kabupaten Pidie dan Banda Aceh menjadi heran dan kerap sekali menayangkan keheranannya di media media sosial.

Lebih parah lagi, banyak kalangan menantang wartawan untuk menulis kasus korupsi dana Otsus pengadaan lapangan sepakbola di Kecamatan Indrajaya senilai Rp 2,3 miliar lebih bersumber dana Otsus Tahun Anggaran 2016 - 2017.

Bahkan, pratisi hukum dan pemerhati pembangunan menyebutkan jika anggaran sebesar itu dikorupsi sebesar Rp 1,4 milyar. Sehingga, kasus korupsi yang dinilai "kenduri besar" yang disantap orang orang tertentu mencuat kepermukaan dan menjadi kasus heboh yang membuat Kajari Pidie, Effendi SH, MH tidak banyak berkomentar lagi sebagaimana disebutkan awak media Online Sinar Pidie.

Dari catatan media ini, sebelumnya semasa mantan Bupati Pidie, Haji Sarjani Abdullah dana Otsus sebesar Rp 5,9 miliar itu diplot di satu titik dan dokumen sudah dibuat untuk pembebasan lahan  tanah untuk pembangunan lapangan sepakbola Kabupaten Pidie.

Sayangnya, mantan Bupati Pidie itu harus cuti karena mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Pidie.. Namun, setelah Bupati Pidie, Roni Ahmad (Abusyiek) dana Otsus itu dipecah di tiga titik untuk pembebasan lahan tanah, tanpa mengundang tim penilaian pembesan tanah dari Zona I. Sehingga, sarat terjadi korupsi. (dhian)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 4.83 km/h

  • 11 Dec 2018 28°C 22°C
  • 12 Dec 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px