Log in

KPK Tidak Serius Berantas Korupsi di Aceh

Ketua Lemkaspa Samsul Bahri MSi. andalas/mulyadi Ketua Lemkaspa Samsul Bahri MSi. andalas/mulyadi

Lhokseumawe-andalas Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Aceh (Lemkaspa) menyorot kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai tak serius melakukan pemberantasan korupsi di Aceh.

“Banyak persoalan yang muncul ke permukaan sekarang di Aceh, tapi kita melihat penegak hukum terutama KPK seperti pura-pura tak tahu. Padahal beberapa kasus ini sudah mencuat ke permukaan dan heboh hingga ke tingkat nasional,” ujar Ketua Lemkaspa Samsul Bahri MSi dalam rilisnya, Mingu (17/11).

Ia menjelaskan, beberapa kasus yang menghebohkan publik Aceh, diantaranya dugaan permainan dalam penerimaan beasiswa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.

“Yang terbaru, kasus pengadaan untuk Kadin Aceh yang bersumber dari APBA Perubahan 2019. Ini yang sudah nyata. Ada lagi pengerjaan pengerukan di Pelabuhan Ulee Lheue dan Lampulo, yang kita duga sama sekali tidak mendapat perhatian dari penegak hukum,” jelasnya.

Samsul Bahri juga menyinggung rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019, yang diduga disebabkan adanya permainan dan tarik menarik kepentingan oleh oknum yang ia sebut sebagai “mafia anggaran.”

“Dalam beberapa hari terakhir, kita juga membaca berita di sejumlah media massa, ada lembaga seperti GeRAK Aceh dan YARA, sudah melaporkan masalah realisasi anggaran APBA 2019 ke KPK, termasuk masalah alokasi anggaran untuk Kadin Aceh, tapi kita belum mendengar apa tanggapan dari KPK,” ucapnya.

Bukan hanya itu. Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga menyinggung tentang adanya tiga pimpinan utama Kadin Aceh yang diduda menggunakan uang APBA dalam kunjungan ke luar negeri pada 26 November hingga 1 Desember mendatang.

“Jadi kita mendesak supaya KPK segera memeriksa beberapa kasus yang telah muncul ke permukaan. KPK harus serius memberantas korupsi sebagaimana amanah undang-undang tentang lembaga pemberantasan korupsi. Jangan terkesan takut datang ke Aceh, kami rakyat Aceh mendukung pemberantasan korupsi demi kemajuan Aceh,” pintanya

Ia juga menyinggung masalah penangkapan Gubernur Aceh non-aktif, Irwandi Yusuf beberapa waktu lalu oleh KPK, yang menurutnya seperti ada konspirasi yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Karena belum ada satu pun kepala daerah maupun pejabat Aceh lainnya yang ditangkap pasca-penangkapan Irwandi Yusuf.

“Kalau memang KPK serius, bongkar semua skandal korupsi di Aceh hingga ke akar-akarnya. Jangan tanggung-tanggung, supaya rakyat Aceh tidak berprasangka buruk dan menilai penangkapan Irwandi Yusuf oleh KPK karena adanya konspirasi atau kepentingan oknum tertentu,” jelasnya.

Menurutnya, banyak persoalan yang muncul pasca-penangkapan Teungku Agam (Irwandi Yusuf), tapi KPK dan penegak hukum lainnya seperti ketakutan menyentuh kasus-kasus baru di Aceh yang muncul bagaikan jamur di musim hujan. “Kita menilai kerja KPK untuk memberantas korupsi di Aceh ini sangat lemah,” ungkapnya. (MUL)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px