Harian Andalas - Lugas dan Cerdas - Portal Berita Online

Switch to desktop

Kasus Pemotongan Dana Jampersal di Dinkes Langkat ,Polisi Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih



Stabat-andalas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Polres Langkat untuk membongkar kasus pemotongan dana bantuan Jampersal (Jaminan Persalinan) di Dinas Kesehatan Langkat beberapa waktu lalu mengundang pujian dari berbagai pihak.  

Anggota Dewan Pembina ICW Langkat, ST Bangun dan Ainal Zein MM misalnya, dengan tegas mengatakan, ‘angkat topi’ atas prestasi yang telah diraih jajaran Polres Langkat. Namun, baik ST Bangun maupun Ainal juga berharap agar kasus itu bisa terus dilanjutkan sampai ke Pengadilan.  Jadi, jangan sampai berhenti sampai di situ saja.

Bahkan, baik ST Bangun maupun Ainal Zein berharap jika ada oknum lain yang berperan aktif dan terlibat dalam kasus itu agar dapat segera ditangkap dan ditahan serta dijadikan sebagai tersangka.

“Jadi, jangan hanya tiga oknum PNS itu saja yang ditetapkan sebagai tersangka, sebab ada indikasi kasus itu juga melibatkan oknum yang lain, seperti Bendahara dan Kadis Kesehatan Langkat,” ujar Ainal.

Penegasan itu disampaikan ST Bangun dan Ainal kepada andalas di Stabat, kemarin. Karena itu, keduanya berharap agar Polisi bertindak tegas dan tidak ‘main tebang pilih’ dalam menyelesaikan kasus ini.

Kalau memang ada oknum lain yang terlibat ya harus ikut ditindak dan dijadikan sebagai tersangka, sebab manalah mungkin ketiga oknum itu berani melakukan pemotoingan kalau tidak ada perintah dari atasannya.

Hal yang sama dikatakan Ketua LSM NASA (Nurani Anak Bangsa), Sudario.  Ditegaskannya, kita pantas kecewa, sebab korupsi dan pungli sampai sekarang masih marak terjadi.

“Kita pantas kecewa, sebab praktik korupsi dan pungli masih saja marak terjadi.  Yah, bagaimanalah tidak kaya mereka, korupsi dan pungli saja pula kerjanya,” tegasnya. 

Bidan Unjuk Rasa

Sementara itu, para bidan mengaku resah dan kecewa karena semua uang bantuan jampersal yang akan dibagikan kepada para bidan itu disita pihak Kepolisian. Menurut mereka, memang ada pemotongan dan itu memang meresahkan para bidan, tapi janganlah uang itu disita semuanya.

Puncak dari keresahan para bidan, Jumat (27/12) lalu mereka melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi DPRD Langkat. Sebelum mendatangi gedung dewan, para bidan itu terlebih dahulu mendatangi kantor Dinas Kesehatan Langkat.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan hak soal dana jampersal tersebut. Sayangnya, kedatangan para bidan ini tidak mendapat sambutan, termasuk dari Kadis Kesehatan  Langkat, dr Gunawan.

Di DPRD Langkat, para bidan itu pun langsung berorasi sambil menuju ruangan Komisi II yang membidangi masalah Kesejahteraan dan Ekonomi. Mereka diterima anggota Komisi II, seperti Bahrum, Sugiono dan Kurniawan.Mereka mengeluhkan soal dana jampersal yang sehausnya sudah mereka terima. Mereka berharap agar uang itu dapat segera dikembalikan kepada mereka.

"Kalau kasusnya mau jalan terus silahkan saja, tapi bagaimana uang itu.  Uang itu kan uang kami, hak kami. Mengapa gara-gara mereka, kami semua ikut menanggung  akibatnya,” ujar mereka.

Menanggapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto, SIK, SH. Pun menegaskan maklum kalau para bidan resah dan kecewa. Namun, mau bagaimana lagi begitulah memang situasi dan kondisinya saat ini.

"Kalau tidak ada halangan, mungkin sore ini beberapa orang petugas dari Mabes Polri akan datang membantu untuk penyelesaian kasus dugaan korupsi ini.Bahkan, selain dari Mabes, rencananya dalam waktu dekat ini KPK juga dipastikan akan turun untuk membantu,’’ jelas Rosyid.

Rosyid menjelaskan, pihaknya masih fokus kepada pemeriksaan dokumen dan masih  menungu hasil pemeriksaan audit dari BPKP. Itu bertujuan untuk menentukan berapa besar kerugian negara yang timbul akibat pemotongan dana Jampersal yang di duga sudah berlangsung sejak tahun 2012 yang lalu.

“Ya, kami masih mempelajari apakah ada dugaan tindak pidana korupsi lainnya, seperti pemotongan dana jamkesmas dan lain- lain.  Untuk itu, kami masih harus menunggu hasil audit BPKP,” ujarnya.

Lebih lanjut ketika ditanya tentang penangguhan penahanan, Rosyid menegaskan pihaknya memang ada menerima permohonan penangguhan penahanan untuk keiga tersangka dari keluarganya, namun sampai sekrang, belum dikabulkan pimpinan dengan alasan ketiga tersangka itu masih sangat dibutuhkan untuk penyelidikan.

Jadi, mengenai tuntutan para bidan itu, Rosyid menyatakan masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kejaksaan.

“Kami tidak berani untuk buru-buru memulangkan uang itu. Takutnya kalau dipulangkan sekarang, saat pelimpahan bekasnya nanti pihak Penunutut (Kejaksaan) malah meminta agar uangnya dihadirkan. Mau dicari kemana uang sebanyak itu kalau dikembalikan,”ujar Rosyid.

Rosyid menyebutkan Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahuddin memang telah menghubungkannya guna membicrakan uang tersebut. Namun Rosyid menegaskan harus ada surat resmi dari Pemkab Langkat, tidak bisa hanya ngomong melalui telepon.“Kalau ada surat resmi yang dikirimkan kepada kami pasti kami balas.  Kalau hanya ngomong kan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain itu, Rosyid menegaskan kalau bisa harus ada tim yang bertanggung jawab menerima uang sitaan tersebut. Lalu, ketika ditanya tentang ada uang yang dikembalikan, dia langsung membantah.(bd)

Kirim Komentar

Yang bertanda (*) informasi WAJIB diisi. HTML code TIDAK diizinkan

PT. STAR MEDIA INTERNUSA - http://www.harianandalas.com
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
Info Pemasangan Iklan Online

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com

hit counter

Top Desktop version